Shiba Inu Di cap Ilegal, Indodax Ajukan Izin Dagang

Uang kripto Shiba Inu akhir – akhir ini memang diketahui sedang menarik perhatian banyak investor. Karena, harganya dalam seminggu terakhir bisa naik tinggi.

Tetapi, ternyata Shiba Inu ini masih belum bisa diperdagangkan di Indonesia alias masih illegal di Indonesia sehingga belum bisa diperdagangkan secara legal.

Indodax yang merupakan platform jual beli uang kripto saat ini sedang mengajukan izin perdagangan Shiba Inu sebagai salah satu kripto yang legal di Indonesia.

Pengajuan izin ini dilakukan kepada Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti Kementrian Perdagangan.

“Iya sudah ajukan izin.” Ucap CEO dari Indodax bernama Oscar Darmawan. Walau begitu, namun masih belum ada informasi lanjutan mengenai pengajuan izin itu. Misalnya seperti kapan diajukan serta berapa lama waktu pengursan izinnya.

Indodax sendiri mengajukan izin perdagangan shiba inu dikarenakan uang kripto itu masih belum masuk ke dalam daftar 299 aset kripto yang telah boleh diperdagangkan pada Indonesia.

Tetapi, Indodax telah memperdagangkan Shiba Inu di platform mereka. “Belum dapat persetujuan Bappebti.” Ungkap Kepala Bappebti bernama Indrasari Wisnu Wardhana.

Sementara untuk beberapa uang kripto yang telah diperdagangkan pada dalam negeri seperti Ethereum, ripple, bitcoin, tether, binance coin, litecoin, polkadot, stellar, eos, dan lain – lainnya.

Ketentuan tersebut dituangkan di dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 di tahun 2020 mengenai Penetapan Daftar Aset Kripto yang bisa diperdagangkan pada pasar fisik asset kripto. Beleid sendiri terbit semenjak tanggal 29 Oktober 2021.

Selanjutnya, supaya uang kripto tertentu bisa diperdagangkan di Indonesia, jadi pedagang pasar fisik maupun platform jual beli uang kripto mesti mengajukan izin kepada Bappebti.

Lalu, Bappebti akan mengkajinya sebelum memberikan izin. Aturan ini pun berlaku untuk semua asset kripto baik yang memakai underlying dolar AS maupun rupiah.

“Dolar AS adalah underlying yang digunakan leh token ataupun asset kripto yang bukan dolar AS yang diperdagangkan, namun asset kriptonya sehingga harus tetap mendapat persetujuan dari Bappebti.” Ucapnya.